Rencana lain yang akan dilakukan dalam mewujudkan keterbukaan informasi tersebut seperri pemasangan CCTV seluruh instansi pemerintah kota dan daerah rawan yang akan terintegrasi dengan smart room center dan kepala OPD. Selain itu tersedianya Mal Pelayanan Publik untuk mewujudkan Kota Pangkalpinang smart governance.
“Tanggal 1 September lalu, kita sudah soft launching Mal Pelayanan Publik, dan tanggal 20 ini kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Menpan RB untuk Grand Launchingnya. Di situ juga kita ada penambahan lokasi fasilitas wi-fi dan juga akan ada pemasangan CCTV di setiap perangkat daerah dan daerah Rawan untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan, ” jelasnya.
Budi menambahkan, dukungan anggaran sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pun tidak lepas dari perhatian kepala daerah.
Selain itu, terkait pelayanan informasi publik yang sifatnya pelaksanaan dari pemerintah pusat seperti penerapan SP4N LAPOR juga kian digencarkan. Tentunya ini untuk mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat menerima informasi dengan sebaik mungkin. (Eka)
(Sumber Diskominfo)
