BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Namun, di balik capaian tersebut, BPK masih menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang harus segera dibenahi.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat kelebihan pembayaran belanja hingga ratusan juta rupiah serta pengelolaan aset daerah yang belum tertib.
Atas temuan itu, BPK meminta Pemerintah Kabupaten Bangka segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu temuan utama berkaitan dengan pembayaran honorarium pengelola Barang Milik Daerah (BMD). BPK menemukan pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp497.912.500.
BPK merekomendasikan Bupati Bangka memerintahkan kepala perangkat daerah terkait melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dan menyetorkannya ke kas daerah.
Selain itu, pemeriksaan terhadap pekerjaan infrastruktur juga menemukan adanya kekurangan volume pada delapan paket proyek jalan, jaringan, dan irigasi di dua organisasi perangkat daerah.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mencatat kelebihan pembayaran pada tujuh paket pekerjaan dengan nilai mencapai Rp355.475.000.
BPK meminta Bupati Bangka menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan.
