Menanggapi hal itu, Rina mengingatkan dinas terkait agar tidak bersikap pasif dalam menyalurkan bantuan hanya berdasarkan proposal pengajuan.
“Pola penyaluran program dari pusat maupun daerah wajib menerapkan prinsip bottom-up. Pemerintah jangan cuma berpatokan pada berkas masuk tanpa mengecek kondisi riil. Terjunkan penyuluh ke lapangan untuk mendata kebutuhan mendesak mereka, seperti tempat tambat perahu dan jaring,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Rina mengusulkan pengalokasian anggaran pada 2027 mendatang untuk mendirikan gerai pelayanan terpadu khusus nelayan.
Kehadiran gerai ini diproyeksikan mampu menyelesaikan pengurusan PAS kapal dan dokumen penunjang lainnya paling lambat tiga hari kerja.
Rencana ini akan diboyong ke ranah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Di samping kemudahan perizinan, Rina juga memperjuangkan proteksi keselamatan kerja bagi nelayan melalui program asuransi yang iuran preminya disokong oleh APBD Provinsi Babel.
“Risiko di laut itu tinggi dan musibah bisa terjadi kapan saja. Kita ingin nelayan merasa tenang dan terlindungi saat mengadu nasib di perairan,” tutupnya.
