BANGKA SELATAN – Pengurusan dokumen PAS kapal masih menjadi kendala besar bagi masyarakat pesisir di Bangka Selatan.
Tak sedikit nelayan yang harus menanti hingga 12 bulan hanya untuk mengantongi dokumen yang durasi masa berlakunya juga persis satu tahun.
Lambatnya birokrasi tersebut dikritik tajam oleh Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, kala menggelar agenda reses dan menyerap aspirasi warga di Pantai Batu Perahu, Toboali, Sabtu (12/9/2026).
Rina mengungkapkan, kendati otoritas penerbitan PAS kapal sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, tahapan pengukuran armada fisik sampai saat ini masih bergantung pada petugas dari Palembang.
“Tim pengukurnya masih didatangkan dari Palembang dan ongkosnya ditanggung oleh nelayan sendiri. Ironisnya, ada dokumen yang baru terbit setelah setahun, padahal masa berlakunya habis di tahun itu juga,” tutur Rina.
Melihat fakta di lapangan, ia mendesak agar regulasi masa berlaku PAS kapal dievaluasi dan diperpanjang layaknya Surat Izin Mengemudi. Langkah ini dinilai efektif memangkas beban administratif nelayan.
“Idealnya berlaku lima tahun sekali seperti SIM, supaya tidak terus-menerus membebani nelayan setiap tahun,” ujarnya.
Selain persoalan izin kapal, warga pesisir Batu Perahu turut menyampaikan aspirasi terkait perlengkapan alat tangkap, perbaikan jaring, penataan dermaga tambat labuh, hingga jaminan keselamatan di laut.
