PANGKALPINANG – Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kunjungan ke distributor untuk memastikan keberadaan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram tercukupi di wilayah Bangka Belitung. Inspeksi mendadak yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar mendatangi fasilitas milik PT Sinar Indo Dincotama (PT SID), Jumat (20/2).
Kunjungan tersebut merupakan respons atas kekhawatiran masyarakat terkait potensi kelangkaan gas melon di sejumlah daerah. Rombongan dewan meninjau langsung Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), mulai dari tangki penyimpanan hingga proses distribusi ke agen dan pangkalan.
Dari hasil peninjauan, DPRD menemukan kapasitas penyimpanan LPG di lokasi tersebut relatif terbatas. Stok yang tersedia diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar tiga hingga empat hari. Kondisi ini dinilai cukup rawan apabila terjadi gangguan pasokan, khususnya keterlambatan kapal pengangkut yang membawa LPG ke Bangka Belitung.
“Ketahanan stok kita masih pendek. Kalau ada kendala kapal masuk akibat cuaca atau faktor teknis lainnya, distribusi ke masyarakat bisa terganggu. Ini harus diantisipasi sejak dini,” ujar Eddy.
Ia menegaskan, persoalan distribusi energi bersubsidi tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro. DPRD, kata dia, akan terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga.
Meski demikian, DPRD juga menerima laporan adanya langkah antisipasi dari PT Pertamina (Persero). BUMN energi tersebut menyiapkan kapal tanker yang siaga di sekitar Pelabuhan Pangkalbalam. Skema ini memungkinkan pengisian LPG dapat segera dilakukan ketika stok di tangki darat mulai menipis.
