“Untuk itu kami berencana meminta dukungan kepada Pemerintah Pusat Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu pembiayaan Pilkada. Kerja sama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan defisit anggaran,” katanya.
Pihaknya juga akan memanfaatkan kedekatan Penjabat Walikota Pangkalpinang Unu Ibnudin yang memiliki jaringan yang luas di tingkat pusat, yang dapat dimanfaatkan untuk mengusulkan pendanaan infrastruktur strategis.
“Kami akan bersinergi dan memanfaatkan hubungan yang dimiliki Pak PJ untuk mendapatkan dukungan dana dari pusat,” katanya. (*)
