Sejumlah sektor menjadi perhatian, antara lain pengentasan kemiskinan, pembangunan dan penguatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja.
Bagi pemerintah daerah, peningkatan kapasitas fiskal sekaligus membawa konsekuensi agar perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan secara terukur.
Belanja daerah diharapkan mampu menjawab persoalan yang masih dihadapi masyarakat dan mendukung target pembangunan Babel.
Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut menjadi tahap penting sebelum penyusunan rancangan APBD. Dokumen KUA-PPAS akan menjadi salah satu pijakan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan masuk dalam rancangan anggaran daerah.
Hidayat menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi Babel dan DPRD menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Pembahasan bersama, kata dia, diperlukan agar kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan, pemerintah daerah dan DPRD Babel selanjutnya memiliki pijakan bersama untuk melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2026 dan APBD 2027.
Pemerintah berharap proses tersebut dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga. (*)
