Ia berharap isu pemerataan pendidikan, khususnya pembangunan SMP di dua kecamatan tersebut, dijadikan prioritas utama. “Kalau kita bicara kualitas sumber daya manusia, maka urusan pendidikan dasar harus selesai dulu. Jangan sampai anak-anak putus sekolah hanya karena alasan jarak dan akses,” tegasnya, menyoroti risiko putus sekolah akibat kendala logistik.
Lebih lanjut, Unu menegaskan bahwa pembangunan sekolah bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Pangkalpinang yang berkualitas.
Saat ini, siswa dari kedua kecamatan itu terpaksa bersekolah di wilayah lain, yang berarti perjalanan harian yang melelahkan dan berpotensi mengurangi fokus belajar. Untuk mengatasi hal ini, ia meminta Dinas Pendidikan bekerja sama dengan instansi terkait melakukan kajian mendalam dan menyusun strategi konkret agar pembangunan SMP segera terealisasi.
“Pemerintah kota harus berani mengambil langkah. Ini bukan hanya soal data statistik, tapi soal keadilan bagi anak-anak usia sekolah,” kata Penjabat Walikota Pangkalpinang. (*)
