Ia berharap jika Pansus benar-benar dibentuk, proses pemeriksaan dapat dilakukan secara terbuka, objektif dan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Dukungan tersebut justru harus memperkuat ikhtiar agar persoalan plasma diperiksa secara terbuka, objektif, dan diselesaikan secara berkeadilan,” ujarnya.
Edi mengatakan tujuan akhirnya bukan semata-mata membentuk Pansus, melainkan memastikan ada kejelasan mengenai kewajiban perusahaan dan hak masyarakat.
“Yang terpenting, kita ingin memastikan persoalan ini dapat diperiksa secara menyeluruh sehingga hak masyarakat memperoleh kepastian dan penyelesaiannya tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku,” pungkas Edi.
Sebelumnya, I Bagus Diarsa menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke jalur resmi DPRD Kabupaten Belitung.
Bagus menilai persoalan kebun plasma masyarakat tidak boleh terus berputar pada janji tanpa kepastian penyelesaian.
Ia mendorong DPRD menggunakan fungsi pengawasan secara lebih kuat untuk membuka persoalan tersebut secara transparan.
“Atas nama Fraksi Partai NasDem, saya akan mendorong secara resmi pembentukan panitia khusus untuk memeriksa kewajiban plasma dan perizinan PT Foresta Lestari Dwikarya. Secara pribadi, usulan Pansus ini akan segera saya sampaikan melalui jalur partai dan mekanisme DPRD Kabupaten Belitung,” kata Bagus.
Menurut Bagus, Pansus diperlukan agar seluruh persoalan dapat diperiksa berdasarkan dokumen, bukan sekadar berdasarkan pernyataan masing-masing pihak.
Sejumlah aspek yang dinilai perlu ditelusuri antara lain dasar penerbitan izin usaha perkebunan, luas dan asal lahan, status Hak Guna Usaha (HGU), dokumen kemitraan, calon penerima plasma, realisasi kewajiban perusahaan hingga tanggung jawab masing-masing pihak.
Bagus menegaskan, apabila berdasarkan dokumen perizinan, HGU serta ketentuan hukum yang berlaku kewajiban plasma memang melekat pada PT Foresta Lestari Dwikarya, maka kewajiban tersebut harus dipenuhi. (*)
