Meskipun tarif dasar mungkin dianggap wajar, potongan yang terlalu tinggi secara signifikan mengurangi pendapatan bersih para pengemudi. Menyadari permasalahan ini, DPRD Babel berencana untuk mengundang perwakilan dari berbagai aplikator ojek online untuk berdialog secara terbuka.
Namun, Didit tidak menampik adanya kekhawatiran bahwa komitmen yang dibuat dalam pertemuan tersebut bisa saja tidak ditepati di kemudian hari. Oleh karena itu, Didit menawarkan sebuah solusi inovatif, yaitu dengan merumuskan kemungkinan pembentukan aplikator ojek online lokal di Bangka Belitung.
“Solusi yang paling ideal adalah jika kita bisa memiliki aplikator lokal yang profesional. Dengan demikian, penentuan harga tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi kita memiliki kendali lebih besar terhadap operasional dan kebijakan aplikator di daerah kita,” jelas Didit.
Didit mengusulkan agar aplikator lokal ini berada di bawah pengawasan dan pembinaan Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih mudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aplikator, serta mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran atau praktik yang merugikan pengemudi.
Dengan adanya aplikator lokal, Didit berharap para pengemudi ojek online di Bangka Belitung dapat menikmati tarif yang lebih adil, potongan yang lebih transparan, dan perlindungan yang lebih baik dari pemerintah daerah.
“Ini adalah langkah awal untuk menciptakan ekosistem ojek online yang lebih sehat dan berkelanjutan di Bangka Belitung. Kita ingin memastikan bahwa para pengemudi ojol, yang merupakan bagian penting dari roda perekonomian daerah kita, dapat hidup sejahtera dan berkontribusi secara optimal,” pungkas Didit. (*)
