PANGKALPINANG – Menindaklanjuti rencana mengembangkan Pelabuhan Pangkalbalam yang saat ini diketahui sudah sangat padat, menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Dalam satu pertemuan yang diadakan di Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang, Selasa, (10/2/2026) malam, anggota Komisi III DPRD Babel yang dimpin Taufik Rizani yang didampingi Imelda, Imam Wahyudi, Yogi Maulana dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, M. Haris dibicarakan rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam.
Walikota Pangkalpinang, Prof Saparudin, menjelaskan bahwa pemerintah kota sebelumnya telah menyiapkan lahan di kawasan dekat Pasir Padi untuk mendukung pengembangan pelabuhan. Lahan tersebut merupakan bagian dari proyek Waterfront City yang sempat dikerjasamakan melalui skema Bangun Guna Serah (BGS).
“Beberapa tahun lalu, karena tidak ada progres, pemerintah kota sempat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencabut BGS. Sesuai mekanisme, dilakukan mediasi. Dalam proses itu, pihak perusahaan akhirnya memenuhi kewajiban dan menunjukkan progres pembangunan, termasuk mengusulkan pembangunan TUKS,” ujar Prof Saparudin.
Karena adanya perkembangan tersebut, lanjut dia, skema BGS dilanjutkan kembali. Di sisi lain, rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam telah tercantum dalam dokumen perencanaan nasional, sehingga membutuhkan dukungan lahan yang jelas dan legal.
