Untuk meredam gejolak sosial di masyarakat, DPRD meminta agar segala aktivitas terkait PLTN dihentikan sementara. “Kita minta untuk sementara segala aktivitas stop dulu lah, jadi jangan sampai menimbulkan gejala sosial yang lebih parah di masyarakat,” katanya.
Eddy juga menyoroti bahwa perusahaan belum mengantongi perizinan yang diperlukan. “Perizinan belum ada, perizinan apa-apa di sana. Mereka melakukan aktivitas dalam rangka melihat kelayakan tempat. Tetapi kita ingin tahu juga, melainkan tempatnya mereka dapatnya dari mana, kemudian awal MoU-nya seperti apa,” tuturnya.
Lebih lanjut Eddy menegaskan, secara tata ruang Pulau Gelasa merupakan kawasan perikanan tangkap, budidaya, dan pariwisata. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesesuaian rencana pembangunan PLTN dengan tata ruang yang berlaku.
Dengan dihentikannya sementara aktivitas terkait PLTN, diharapkan tim investigasi dapat bekerja secara objektif dan menghasilkan rekomendasi yang terbaik bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan. (*)
