Anton berharap sosialisasi ini mampu menyamakan persepsi serta memberikan wawasan hukum (legal awareness) yang komprehensif bagi seluruh jajaran. Hal ini krusial dalam memitigasi risiko hukum, menangani aset bermasalah, hingga mencegah potensi tindak pidana yang dapat merugikan bank maupun negara.
Dalam sosialisasi tersebut, kerangka hukum yang berpotensi menyentuh operasional perbankan dipaparkan ke dalam tiga pilar utama:
* Tindak Pidana Perbankan (Tipibank): Berlandaskan UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 serta UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur operasional, tata kelola, hingga ketentuan pidana khusus perbankan.
* Tindak Pidana Korupsi (Tipikor): Mengacu pada UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 serta Pasal 603–606 UU No. 1/2023 (KUHP baru). Aturan ini menjerat pegawai Bank BUMN/BUMD yang menyalahgunakan wewenang, menerima imbalan terkait penyaluran kredit maupun pengadaan barang/jasa, atau tindakan lain yang merugikan keuangan negara.
* Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun): Berdasar pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata mengenai keabsahan perjanjian kredit. Pada ranah ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) berwenang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga melakukan pemulihan aset bagi Bank BUMN/BUMD.
Sinergi antara Bank Sumsel Babel dan Kejaksaan Negeri Bangka Barat ini menegaskan bahwa kepatuhan hukum bukan sekadar formalitas untuk menghindari sanksi, melainkan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.
“Membangun kepercayaan memerlukan waktu lama, namun dapat hilang dalam sekejap. Mari jaga integritas, patuhi hukum, dan tumbuh bersama masyarakat,” tutup Anton.
