YOGYAKARTA — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun rencana reklamasi dan pascatambang sebagai bagian dari penataan wilayah bekas pertambangan sekaligus mendukung percepatan legalisasi tambang rakyat.
Penyusunan dokumen tersebut dilakukan bersama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan mencakup wilayah Kabupaten Bangka Tengah serta Bangka Selatan.
Pembahasan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 berlangsung di Gedung Pusat Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta, Kamis (1/10/2026).
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, hadir dalam rapat kerja teknis penyusunan dokumen tersebut.
Menurut Fery, kerja sama dengan UGM merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur Babel Hidayat Arsani dengan Fakultas Teknik UGM pada Mei lalu.
“Menindaklanjuti hasil dari pertemuan Pak Gubernur Hidayat kerja sama dengan pihak Fakultas Teknik UGM pada bulan Mei lalu. Maka kami sudah siap untuk melaksanakan dan merumuskan serta menyusun dokumen untuk pengawasan dan pascatambang untuk PT izin pertambangan,” kata Fery.
Dokumen reklamasi dan pascatambang disiapkan untuk memastikan pengelolaan kawasan pertambangan memiliki perencanaan yang terukur.
Pemprov Babel memandang pemulihan lahan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga dengan pemanfaatan kembali wilayah setelah aktivitas pertambangan berakhir.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Dengan dokumen yang disusun secara teknis dan akademis, pemerintah berharap legalisasi kegiatan tambang rakyat di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dapat berjalan sesuai ketentuan.
