Padahal, lanjut Rina, apabila uang itu digunakan untuk pembayaran BPJS Kesehatan Masyarakat, tentu puluhan ribu masyarakat hingga saat ini masih memiliki akses untuk bisa berobat secara gratis.
“Padahal ini harusnya prioritaskan kesehatan dan pendidikan tapi kenyataannya ini yang terjadi di Babel. Kita berharap betul instansi vertikal membantu Babel dalam pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, skala prioritas, bukan suka-suka hati kepala daerahnya,” ungkap Rina Tarol.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil dinas-dinas di Pemprov Babel untuk melihat porsi anggaran yang difokuskan oleh masing-masing OPD. Disamping itu, dirinya juga berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat segera turun ke Babel untuk dapat mengecek secara langsung banyaknya pembangunan yang dinilai tidak layak di Negeri Serumpun Sebalai ini.
“Maka saya bilang tadi kita berharap KPK itu masuk ke Bangka Belitung berkerjasama dengan instansi vertikal, karna banyak sekali bangunan yang tidak sesuai,” pungkas Rina.
Belum Memenuhi Standart
Sementara dikonfirmasi awak media, Selasa (08/10) kemarin, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah (UPTD Labkesda), Sujari mengatakan bahwa pembangunan gedung baru karna dinilai Labkesda saat ini belumlah memenuhi standart Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Pembangunan Gedung Labkesda yang menelan anggaran senilai Rp10 Miliar, dikatakan Sujari, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. “Sebenarnya kan di gedung yang lama kemarin belum memenuhi standart dari Kemenkes kuasanya masih kurang. Makanya kita mengajukan Pemda meminta anggaran) dari pusat, kebetulan pusat ada lalu dialokasikanlah dana itu sehingga kita melengkapi ruangan-ruangan yang memang kita ada kekurangan itu,” jelasnya.
Dirinya juga berdalih, bahwa pemotongan anggaran BPJS Kesehatan Masyarakat tidak ada kaitannya dengan pembangunan Gedung Labkes. Menurut Sujari, pembangunan Gedung Labkes murni bantuan dari dana pusat. “Dana Dana Alokasi Khususitu, DAK fisik. Memang postur masuk APBD cuma dananya luncuran dari pusat jadi gak ada pengaruh dengan anggaran APBD,” beber Sujari.
Dirinya juga mengatakan proyek pe mbangunan Labkesda ini ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (rea)
