PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merekomendasikan beberapa usulan terkait dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap perubahan APBD 2024.
Wakil Ketua Sementara DPRD Babel, Eddy Iskandar menyampaikan hal tersebut usai memimpin bersama Pemprov Babel dalam membahas evaluasi Kemendagri mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 di Ruang Banggar Kantor DPRD Babel, Selasa (15/10/2024).
Dalam rapat tersebut selain membahas evaluasi Kemendagri mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2024, juga membahas penyesuaian peraturan gubernur terkait penjabaran perubahan APBD 2024.
“Ada beberapa usulan dari kita, dimana semua melihat ada sejumlah isu yang ada, terutama terkait anggaran untuk belanja pegawai, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum teralokasikan di salah satu OPD, serta tunjangan kesehatan pegawai yang masih kurang,” kata Eddy kepada sejumlah wartawan.
Selanjutnya, total kebutuhan anggaran mencapai sekitar hampir Rp3 miliar. Dana ini diperlukan untuk menutupi beberapa kekurangan dalam belanja wajib, termasuk peningkatan alokasi anggaran inspektorat yang belum memenuhi persentase yang ditentukan dari total APBD.
