Selain itu, kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu ditingkatkan melalui program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM. “Belanja inspektorat dan peningkatan kapasitas ASN harus mencakup persentase tertentu dari total nilai APBD, sesuai standar yang berlaku,” ujar Eddy.
Dia menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut adapun langkah-langkah penghematan dilakukan dengan memangkas kegiatan yang dianggap tidak mendesak atau tidak penting. “Kami akan menyesuaikan anggaran perjalanan dinas, termasuk perjalanan dinas DPRD, untuk memastikan anggaran pokok tercukupi. Bahkan, selama sebulan ini, anggota DPRD akan meminimalisir perjalanan dinas dan lebih banyak berkegiatan di kantor,” jelasnya.
Eddy menambahkan, salah satu prioritas yang ditekankan adalah pengisian jabatan kepala dinas yang kosong. Saat ini, ada 12 posisi kepala dinas dan beberapa jabatan eselon lain yang belum terisi. Kekosongan jabatan ini dinilai dapat menghambat kinerja pemerintah, sehingga perlu diatasi segera.
“Tidak boleh lagi ada Penjabat Pelaksana Tugas (PLT) yang berkepanjangan dan bolak balik menjabat. Semua posisi harus segera terisi agar kinerja pemerintahan tidak terganggu atau timpang,” tutupnya. (rea)
