PANGKALPINANG — Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang tidak dalam kondisi baik-baik saja ternyata telah mengakibatkan 63.642 BPJS kesehatan masyarakat harus dinonaktifkan atau tak ditanggung lagi oleh Dinas Kesehatan Babel per September 2024 ini.
Kabar kurang baik ini pun turut mendapat reaksi tegas dari Anggota DPRD Babel Fraksi Partai Golkar,Rina Tarol.
Menurut dia, kesehatan dan pendidikan masyarakat sepatutnya harus difasilitasi penuh dan dianggarkan oleh pemerintah daerah, bukan malah diperuntukkan untuk sesuatu yang bukan prioritas.
“Mustahil kita tidak bisa membayar itu semua, BPJS menjadi tanggung jawab pemerintah menanggung kesehatan masyarakat tapi kenyataannya pemerintah lebih cenderung menggunakan uang secara bar-bar, kurang prioritas lah,” kata Rina, ketika dikonfirmasi pada Selasa (08/10/2024) kemarin.
Namun, ditengah kondisi pemotongan anggaran BPJS Masyarakat Babel saat ini, terpantau Dinkes malah menganggarkan untuk pembangunan Gedung UPTD Balai Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
Dikutip dari lpse.babelprov.go.id , pembangunan Gedung UPTD Balai Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan ini menelan anggaran kurang lebih Rp 10 Miliar dengan sumber anggaran yakni APBD.
Saat ini pun, bangunan dimaksud sedang proses pengerjaan oleh PT Maharani Citra Persada Indonesia, selaku pemenang tender proyek tersebut.
Padahal, lanjut Rina, apabila uang itu digunakan untuk pembayaran BPJS Kesehatan Masyarakat, tentu puluhan ribu masyarakat hingga saat ini masih memiliki akses untuk bisa berobat secara gratis.
“Padahal ini harusnya (pemda-red) prioritaskan kesehatan dan pendidikan tapi kenyataannya ini yang terjadi di Babel. Kita berharap betul instansi vertikal membantu Babel dalam pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, skala prioritas, bukan suka-suka hati kepala daerahnya,” ungkap Rina Tarol.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil dinas-dinas di Pemprov Babel untuk melihat porsi anggaran yang difokuskan oleh masing-masing OPD.
Disamping itu, dirinya juga berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat segera turun ke Babel untuk dapat mengecek secara langsung banyaknya pembangunan yang dinilai tidak layak di Negeri Serumpun Sebalai ini.
“Maka saya bilang tadi kita berharap KPK itu masuk ke Bangka Belitung berkerjasama dengan instansi vertikal, karna banyak sekali bangunan yang tidak sesuai,” pungkas Rina.
