PANGKALPINANG (realita.news) – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Babel, Rina Tarol, mempertanyakan Pembangunan Gedung UPTD Balai Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan disaat dilakukannya penonaktifan pembayaran sebanyak 63.642 BPJS kesehatan masyarakat oleh Dinas Kesehatan Babel per September 2024 ini.
Rina memahami bahwa kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak dalam kondisi baik-baik saja sehingga dilakukan penghapusan sementara pembayaran BPJS kesehatan masyarakat. “Namun dengan tetap melanjutkan pembangunan Labres ternyata telah mengakibatkan harus dinonaktifkan atau tak ditanggung lagi oleh Dinas Kesehatan Babel per September 2024 ini.
Keadaan ini menjadi perhatian Rina Tarol karena disaat pemotongan anggaran BPJS Masyarakat tersebut, terpantau Dinas Kesehatan malah menganggarkan dana untuk pembangunan Gedung UPTD Balai Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang tidak dalam kondisi baik-baik saja ternyata telah mengakibatkan harus dinonaktifkan atau tak ditanggung lagi oleh Dinas Kesehatan Babel per September 2024 ini.
Kabar kurang baik ini pun turut mendapat reaksi tegas dari Anggota DPRD Babel Fraksi Partai Golkar Rina Tarol. pemotongan anggaran BPJS Masyarakat Babel saat ini, terpantau Dinkes malah menganggarkan untuk pembangunan Gedung UPTD Balai Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
Menurut dia, kesehatan dan pendidikan masyarakat sepatutnya harus difasilitasi penuh dan dianggarkan oleh pemerintah daerah, bukan malah diperuntukkan untuk sesuatu yang bukan prioritas.
“Mustahil kita tidak bisa membayar itu semua, BPJS menjadi tanggung jawab pemerintah menanggung kesehatan masyarakat tapi kenyataannya pemerintah lebih cenderung menggunakan uang secara bar-bar, kurang prioritas lah,” kata Rina, ketika dikonfirmasi pada Selasa (08/10/2024) kemarin.
Namun, ditengah kondisi pemotongan anggaran BPJS Masyarakat Babel saat ini, terpantau Dinkes malah menganggarkan untuk pembangunan Gedung UPTD Balai Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
Dikutip dari lpse.babelprov.go.id , pembangunan Gedung UPTD Balai Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan ini menelan anggaran kurang lebih Rp10 Miliar dengan sumber anggaran yakni APBD.
Saat ini pun, bangunan dimaksud sedang proses pengerjaan oleh PT Maharani Citra Persada Indonesia, selaku pemenang tender proyek tersebut.
