PANGKALPINANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (KM UBB) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (06/05/2026).
Setelah berorasi damai di luar gedung, gelombang mahasiswa kemudian ruang rapat paripurna DPRD Babel. Mereka ‘menduduki’ kursi yang selama ini ditempati wakil rakyat ini. Sebagian dari mahasiswa ini mengisi kursi kosong di sisi kiri kanan dan ada yang naik ke lantai ruang paripurna tersebut. Mahasiswa ini menyemangati beberapa temannya yang berorasi.
Sementara di tangga menuju meja rapat pimpinan dewan, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya serta beberapa anggota dewan duduk mendengarkan orasi yang berisikan 11 tuntutan.
Koordinator kegiatan dalam orasinya menyebutkan bahwa kedatangan mereka ke gedung dewan ini membawa mandat rakyat terkait isu-isu krusial yang saat ini tengah terjadi di masyarakat.
Fokus utama mahasiswa adalah pada perbaikan kesejahteraan guru, perlindungan buruh, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih memerlukan perbaikan dalam pengawasan dan efektivitas anggaran. Mereka menilai program tersebut justru berpotensi menghabiskan anggaran negara tanpa menyelesaikan persoalan mendasar kesejahteraan rakyat.
“Kami menuntut pemerintah tidak hanya mendengar, tapi melakukan langkah nyata. Pendidikan di Bangka Belitung, termasuk di pelosok seperti Pulau Nangka, harus setara kualitasnya. Kesejahteraan guru dan buruh juga tidak boleh hanya menjadi komoditas politik tanpa realisasi,” katanya.
Selain itu, isu ketenagakerjaan turut menjadi perhatian. Mahasiswa menyinggung insiden kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja sawit di Kabupaten Bangka sebagai bukti lemahnya perlindungan terhadap buruh. Mereka menilai kebijakan yang ada belum sepenuhnya berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
Melalui aksi ini, mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan untuk mengevaluasi program-program yang dianggap bersifat seremonial. Mereka menuntut kebijakan yang lebih konkret, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat kecil.
