PANGKALPINANG – Sejumlah mantan karyawan Koperasi Jasa Karyawan Timah Mandiri mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mereka menyampaikan keluhan karena hak hak mereka yang telah diberhentikan belum tuntas dibayarkan.
Sebanyak 10 orang eks karyawan koperasi tersebut berharap Ketua DPRD Didit Sri Gusjaya membantu mereka mencarikan jalan keluar penyelesaikan persoalan gaji dan pesangon yang hingga kini tidak ada kejelasannya. Rombongan mantan karyawan ini diterima Ketua DPRD yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Babel di ruang ketua dewan, Rabu (11/3/2026).
Kepada Ketua DPRD, mantan karyawan koperasi tersebut mengatakan mereka rata-rata telah bekerja lebih dari dua dekade sebelum akhirnya berhenti. Salah seorang mantan karyawan malah mengungkapkan dirinya telah bekerja selama 26 tahun di koperasi tersebut.
“Kurang lebih saya sudah bekerja 26 tahun. Rata-rata karyawan di sana juga sudah bekerja di atas 24 sampai 25 tahun,” ujarnya.
Menurut mereka, sebagian hak memang pernah diupayakan melalui skema kompensasi berupa tanah kapling. Namun, nilai kompensasi tersebut hanya sebagian kecil dari hak yang seharusnya diterima.
“Misalnya kalau saya dapat Rp150 juta, kemudian saya ambil tanah kapling seharga Rp20 juta. Berarti koperasi masih punya utang ke saya Rp130 juta. Daripada kami tidak dapat apa-apa, kami cicil dengan tanah kapling itu,” katanya.
Para mantan karyawan menegaskan kedatangan mereka bukan untuk mempersoalkan keberadaan karyawan kontrak yang masih bekerja di koperasi, melainkan hanya ingin hak mereka diselesaikan. “Kami tidak mempersoalkan apakah karyawan kontrak masih dipakai atau tidak di koperasi. Yang penting hak kami diselesaikan,” tegasnya.
