PANGKALPINANG (realita.news) – Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengakomodir kerjasama media online tahun 2025 dinilai tidak transparan dan pilih kasih.
Kebijakan itu membuat puluhan wartawan gerah, dan mendatangi ruang IKP Diskominfo di Lantai II Kantor Gubernur Bangka Belitung, Selasa 29 Juli 2025. Mereka datang untuk mendapat penjelasan tentang kebijakan yang membuat gaduh wartawan yang bertugas di Kantor Gubernur Bangka Belitung tersebut.
Anthoni Ramli yang mewakili sejumlah wartawan dengan suara lantang mengatakan ada beberapa alasan kedatangan mereka ke IKP. Salah satunya soal perbedaan anggaran kerjasama publikasi yang sangat mencolok diantara media. “Kehadiran kami untuk menjawab adanya keresahan dari kawan-kawan,” katanya.
Menurut Anthoni, yang pertama adalah soal nominal budget publikasi. Selama ini, rata-rata media menerima Rp1.500.000, namun sekarang ada pembedaan. Ada yang menerima mulai Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000. “Kami ingin klarifikasi apakah perbedaan ini memang benar adanya dan apa kriterianya,” jelasnya.
Dia juga meminta transparansi alokasi anggaran karena perbedaannya signifikan, dan meyakini loyalitas serta jangkauan media mereka setara atau lebih tinggi.
“Kami ingin jawaban yang real dari pengguna anggaran, karena perbedaan nominal ini cukup tinggi. Kami yakin, kawan-kawan di sini juga lebih loyal dan aktif, serta memiliki viewer yang cukup tinggi,” kata Anthoni.
Sementara itu, Ahmad Sirajudin, Kabid IKP, beralasan anggaran sudah ada ketika dia bertugas di IKP sejak dua bulan lalu.
“Bahkan dengan dewan pun, ada pembedaan antara media cetak dan media online. Ada beberapa media yang mungkin belum terpapar, dan ada pertanyaan mengapa alokasi anggaran publikasi Pemprov lebih kecil dibandingkan dengan Dewan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa faktor turut mempengaruhi perbedaan anggaran, termasuk pertimbangan jumlah konten dan desain.
Apa yang disampaikan Kabid IKP ini ditanggapi wartawan lainnya. Dion, perwakilan wartawan lainnya menginginkan transparansi alokasi anggaran, mempertanyakan perbedaan alokasi antara dewan dan media, dan berharap ada indikator yang jelas, bukan berdasarkan kedekatan.
Apalagi, kata Dion, ada beberapa media yang nilai kerjasamanya tinggi namun tidak satupun wartawan media itu datang untuk melakukan peliputan di lingkungan Pemprov Bangka Belitung.
“Ini upaya kami untuk keterbukaan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi, tapi kami tidak ingin mengatakan kalau alokasi anggaran ditentukan berdasarkan kedekatan. Harapan kami ada transparansi dan indikator yang jelas dalam penentuan anggaran publikasi ini,” tegas Dion. (***)
Kebijakan Diskominfo Babel Terkait Kerjasama Media Bikin Gaduh
