“Untuk mengimplementasikan hal dimaksud juga ada beberapa tantangan yang bakal dihadapi yakni penetapan wilayah, proses perizinan, pengawasan dan kepatuhan, dan pemberantasan tambang ilegal,” ungkap Yuri.
Terkhusus soal proses perizinan, dikatakan dia, memang sering dianggap rumit oleh masyarakat karena memerlukan berbagai persyaratan administratif. Selain itu, setelah IPR diberikan, perlu ada pengawasan yang ketat juga untuk memastikan penambangan sesuai dengan ketentuan teknis dan lingkungan.
“Di wilayah tanpa IPR ini juga, tambang ilegal masih menjadi tantangan yang harus diatasi agar tidak merugikan negara maupun lingkungan,” imbuh dia.
Oleh karna itu, dirinya merekomendasikan agar Pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses dan manfaat IPR ini serta melakukan perbaikan terhadap regulasi sehingga penyederhanaan proses dan pengelolaan WPR ini lebih inklusif bagi masyarakat kecil.
Begitu pula dengan penerapan pengawasan berbasis komunitas sehingga dapat melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan WPR untuk meningkatkan akuntabilitas.
“Dengan IPR dan WPR yang dikelola dengan baik, masyarakat dapat menambang timah dengan tenang, produktif, dan berkontribusi terhadap perekonomian tanpa melanggar hukum atau merusak lingkungan,” pungkas Yuri.(*)
Sumber Tim Media BERAMAL
