Irwansyah menilai penyelesaian persoalan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah daerah, PT TIMAH, masyarakat, dan aparat penegak hukum perlu berada dalam satu koordinasi agar kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri.
Di sisi lain, Irwansyah menilai persoalan penyerapan timah juga perlu dilihat dari sisi pengawasan. Ketika saluran pembelian resmi terbatas, menurutnya, terdapat risiko munculnya praktik pembelian melalui jalur yang tidak resmi hingga penyelundupan.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah dan aparat penegak hukum bersama perusahaan memperkuat pengawasan sekaligus menyediakan mekanisme legal yang dapat diakses masyarakat.
“Kita tidak ingin menyalahkan PT TIMAH. Justru yang kami harapkan adalah bagaimana perusahaan bisa kembali hadir dan membuka ruang bagi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menegaskan, aktivitas pertambangan masyarakat tetap harus berada dalam koridor hukum dan wilayah yang diperbolehkan.
Menurutnya, penataan menjadi penting agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Yang kita inginkan, siapa pun yang punya kewenangan mari bersatu padu, baik PT TIMAH, pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Belitung Timur memiliki aturan yang mengatur bagaimana kita hidup dan menjalankan aktivitas dengan baik dan benar,” katanya.
Ia menilai koordinasi antarpihak menjadi kunci untuk menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif.
“Harapannya semua pihak tidak bergerak sendiri-sendiri. PT TIMAH, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat harus berada dalam satu koordinasi sehingga langkah yang diambil bisa benar-benar terarah,” ujarnya.
Irwansyah mengatakan, masyarakat Belitung Timur masih menyimpan harapan besar terhadap PT TIMAH.
Karena itu, momentum pascademonstrasi diharapkan menjadi kesempatan untuk membangun kembali komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif.
“Yang paling penting sekarang menjaga kondusivitas. Jangan sampai bara di masyarakat terus membesar. Mari membuka diri, bersinergi dengan semua pihak dan mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.
Ia berharap PT TIMAH bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat menghadirkan langkah-langkah nyata yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan ketertiban aktivitas pertambangan di daerah. (*)
