“Mutasi rekening unit usaha tidak sepenuhnya mencerminkan transaksi operasional unit usaha,” demikian tertulis dalam LHP BPK.
Temuan lain menyangkut modal awal pembentukan Unit Usaha Mart sebesar Rp15,58 juta yang berasal dari dana pribadi Direktur RSUD Depati Bahrin. Dana tersebut digunakan untuk membeli barang dagangan pada awal operasional.
Namun, status modal itu hanya didukung surat keterangan direktur dan belum pernah ditetapkan maupun dicatat secara resmi dalam administrasi serta laporan keuangan BLUD.
Pada sisi pengelolaan persediaan, BPK menemukan barang dagangan dan bahan baku tidak dicatat secara memadai. Rumah sakit juga tidak melaksanakan stok opname secara berkala dan tidak menyajikan nilai persediaan dalam neraca BLUD, meskipun digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Menurut BPK, berbagai kelemahan tersebut mengakibatkan pengelolaan keuangan Unit Usaha The Pati Café dan Mart tidak akuntabel serta meningkatkan risiko penyalahgunaan kas, persediaan, pendapatan, belanja, piutang, maupun kewajiban BLUD.
BPK menyimpulkan permasalahan terjadi karena Direktur RSUD Depati Bahrin selaku pimpinan BLUD belum menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan unit usaha secara memadai serta belum mengintegrasikan aktivitas unit usaha ke dalam sistem penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan BLUD.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangka melalui Kepala Dinas Kesehatan agar menginstruksikan Direktur RSUD Depati Bahrin menyusun kebijakan pengelolaan unit usaha sesuai ketentuan serta mengintegrasikan seluruh aktivitas usaha ke dalam sistem keuangan BLUD.
Dalam tanggapan yang dimuat dalam laporan pemeriksaan, Bupati Bangka melalui Kepala Dinas Kesehatan menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Pemerintah Kabupaten Bangka juga telah menyampaikan rencana aksi tindak lanjut melalui surat tertanggal 19 Juni 2026. (Rea)
