PANGKALPINANG (realita.news) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait kejelasan status Wisma Bougenville Tanjungpandan Belitung. Rdp ini diadakan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Panitia Khusus, Rabu, (8/5/2024).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Ustad Dede Purnama dan dihadiri oleh Kepala Biro Umum, Bakeuda, Dishub, PUPR, Disparbudkepora serta staf.
Kepala Biro Umum, Burhanuddin, S.Sos., M.Si menjelaskan bahwa selama ini untuk pengelolaan Wisma Bougenville itu sendiri di komersilkan tetapi itu ada pergubnya. “Pemasukan yang didapatkan selama ini langsung masuk ke Kasda, disini kebetulan ada Kabag Keuangan nanti bisa ditanyakan langsung secara detail,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin pun menjelaskan secara fasilitas Wisma Bougenville memang kalah dengan dibandingkan hotel-hotel lainnya.
“Tapi perlu diketahui dengan harga 75-80 rupiah ribu itu dengan fasilitas yang ada sudah cukup lumayan wisma itu dibandingkan hotel dengan harga yang sama,” tambah Burhanuddin dihadapan Komisi I.
Dirinya pun menambahkan bahwa ada beberapa pihak-pihak yang menggunakan surat sakti untuk menginap di hotel tersebut. “Padahal kami sudah jelaskan untuk menginap harus membayar tetapi karena surat sakti itu akhirnya tidak membayar sama sekali, dan itu yang kami sesalkan,” tambahnya.
Kepala Biro Umum itu pun menambahkan kembali bahwa jika Wisma Bougenville itu harus difokuskan untuk komersil, maka fasilitasnya pun harus ditingkatkan.
“Tidak hanya persoalan fasilitas, masih banyak persoalan lain juga, karena kalau boleh jujur, Target PAD itu 75 juta, tetapi tahun 2023 hanya mendapatkan 34 juta,” ujarnya.
Menanggapi Kepala Biro Umum, Ketua Komisi I DPRD Babel, Ustaz Dede pun mengatakan bahwa sampai hari ini status Wisma Bougenville itu tidak jelas, dan banyak juga program yang tidak jelas.
