“Panas bumi merupakan sumber energi domestik yang pemanfaatannya berada di dalam negeri. Karena itu, pengembangannya menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional,” ujar John.
Dalam konteks tersebut, PLN mendapat penugasan pemerintah untuk mengembangkan WKP Ungaran melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 Tahun 2026. Berdasarkan RUPTL 2025–2034, WKP Ungaran memiliki kapasitas pengembangan hingga 55 MW.
John menjelaskan, WKP Ungaran memiliki luas sekitar 29.800 hektare. Namun, luasan wilayah kerja tersebut tidak berarti seluruh area akan digunakan untuk pembangunan fasilitas panas bumi. Pemanfaatan lahan akan ditentukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan teknis dan hasil kajian pengembangan.
“Luas wilayah kerja memang sekitar 29.800 hektare, tetapi bukan berarti kita mengembangkannya di seluruh luasan itu. Tapak yang digunakan untuk fasilitas panas bumi relatif terbatas dan akan ditentukan berdasarkan hasil kajian,” ujar John.
Saat ini, PLN masih berada pada tahap studi. Pengembangan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap, mulai dari studi pendahuluan, feasibility study, kajian lingkungan dan sosial, pemenuhan perizinan, pengadaan lahan apabila diperlukan, hingga eksplorasi.
“Yang utama adalah memastikan proses yang ada terpenuhi terlebih dahulu. Studi dan perencanaan di tahap awal harus benar-benar dilakukan dengan baik,” kata John.
Pengembangan panas bumi Gunung Ungaran tidak hanya diarahkan untuk menambah pasokan listrik bersih, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan panas bumi bagi kegiatan ekonomi masyarakat.
“Pengembangan panas bumi bukan hanya sekadar mendukung transisi energi maupun penyediaan tenaga listrik, tetapi bagaimana juga berdampak positif untuk masyarakat sekitar,” ujarnya.
Salah satu contoh terdapat di PLTP Lahendong, Sulawesi Utara, di mana panas bumi selain dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik juga digunakan untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat.
Menurut John, peluang manfaat serupa dapat dibahas bersama pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan wilayah sekitar Gunung Ungaran.
Di tengah besarnya potensi energi, PLN menegaskan bahwa pengembangan Gunung Ungaran tetap harus berjalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial di sekitar wilayah kerja. John mengatakan PLN akan melakukan kajian sosial dan lingkungan serta social mapping untuk memahami kondisi masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitar rencana pengembangan.
“Pada prinsipnya, pengembangan panas bumi bukan hanya mengenai tujuan mendukung transisi energi maupun penyediaan tenaga listrik, tetapi bagaimana juga berdampak untuk masyarakat sekitar. Karena itu, kami akan melakukan social mapping dan berdiskusi dengan seluruh stakeholder,” katanya.
Aspek pelestarian kawasan juga menjadi perhatian, termasuk keberadaan kawasan cagar budaya seperti Candi Gedong Songo. Penentuan lokasi pengeboran dan fasilitas panas bumi akan mempertimbangkan hasil kajian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengalaman pengembangan panas bumi di wilayah lain dapat menjadi referensi dalam melihat bagaimana kegiatan panas bumi dapat berjalan berdampingan dengan situs budaya dan fungsi kawasan lainnya. Salah satunya adalah PLTP Dieng di Jawa Tengah yang telah beroperasi di kawasan yang juga memiliki sejumlah situs budaya.
Sementara itu, Ahli Geothermal Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Undip, Agus Setyawan, mengatakan kajian ilmiah terhadap potensi panas bumi Gunung Ungaran telah dilakukan sejak 2002. Hasil berbagai penelitian menunjukkan adanya indikasi sistem panas bumi di kawasan tersebut, namun pembuktian potensi dan penentuan lokasi pengembangan tetap membutuhkan data serta kajian lanjutan.
Agus juga menilai keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting dalam membahas rencana pengembangan tersebut, termasuk aspek teknis, lingkungan, konservasi, sosial, dan keterlibatan masyarakat.
Dengan proses yang dilakukan secara bertahap dan berbasis kajian, pengembangan PLTP Gunung Ungaran diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pasokan listrik Jawa Tengah sekaligus membuka peluang pemanfaatan energi panas bumi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. (**)
