REALITA.NEWS — PT PLN (Persero) percepat implementasi Program Listrik Desa sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mewujudkan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia.
Penguatan kolaborasi tersebut dilakukan melalui Alignment Forum Program Listrik Desa yang dilaksanakan pada Senin (13/7) yang mempertemukan pemerintah sebagai regulator, kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta mitra kerja PLN untuk menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, dan mempercepat pelaksanaan program penyediaan listrik bagi masyarakat.
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan percepatan Program Listrik Desa harus didukung data yang akurat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 untuk mempercepat pemerataan akses listrik, dengan pelaksanaan yang dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan agar berjalan secara akuntabel.
“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Tri.
