“Tugas kita adalah menjamin kelancaran dan kesuksesan Pilkada Ulang. Kita punya tanggung jawab secara pribadi, kedinasan, dan pemerintahan. Jangan sampai ada keberpihakan pada salah satu paslon. Saya minta untuk menjaga netralitas ASN,” ujarnya.
Unu pun memperingatkan agar tidak ada yang merasa aman dari pengawasan, sebab sanksi atas pelanggaran netralitas ASN sangat jelas. “Jangan mentang-mentang merasa tidak ada masalah. Ini kan ada sanksinya. Siapa pun pemimpin yang terpilih nanti, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, dalam arahannya menyampaikan bahwa masukan dari masyarakat terkait pelayanan publik menjadi salah satu pembahasan utama dalam rakor tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dengan keterbatasan APBD, kita harus efisien dan berinovasi untuk meningkatkan PAD serta mempercepat pelayanan. Ini menjadi tantangan bersama,” ujar Mie Go.
Ia pun berharap kepada seluruh OPD, agar dapat merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat demi membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. (adv)
