PANGKALPINANG — Persoalan sampah, dampak pertambangan, alih fungsi lahan, hingga banjir akibat sistem drainase yang belum optimal menjadi pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) 1 Perumusan Isu Strategis Kota Pangkalpinang dalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2026.
Kegiatan yang diadakan di Ruang Pertemuan Bapperida Kota Pangkalpinang, Kamis (16/04/2026), dihadiri Walikota Pangkalpinang Saparudin yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Menurut Saparudin, persoalan lingkungan hidup saat ini menjadi isu global yang tidak bisa dihindari. Kerusakan lingkungan terjadi akibat berbagai faktor, termasuk perubahan fungsi lahan dan aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan keseimbangan ekosistem.
“Isu lingkungan perkotaan yang paling menonjol di Pangkalpinang di antaranya perubahan fungsi ruang terbuka hijau menjadi kawasan permukiman, penyempitan saluran air akibat pembangunan di bantaran sungai, hingga adanya bangunan yang berdiri di atas saluran air,” ungkapnya.
Selain itu, persoalan sampah juga menjadi perhatian serius. Produksi sampah di Kota Pangkalpinang yang mencapai sekitar 100 hingga 120 ton per hari menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya.
“Semakin tinggi aktivitas masyarakat, maka volume sampah juga akan semakin meningkat. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama,” tambahnya.
