Tak hanya itu, isu banjir, polusi udara serta minimnya ruang terbuka hijau turut menjadi sorotan. Walikota menjelaskan bahwa meskipun secara geografis Pangkalpinang berada sekitar 45 meter di atas permukaan laut, potensi banjir tetap ada akibat sistem drainase yang belum optimal.
Ia juga menyinggung pentingnya belajar dari negara lain seperti Belanda yang mampu mengatasi banjir meski berada di bawah permukaan laut.
Lebih lanjut, Walikota menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Kita harus bersama-sama mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam proses pembangunan dan penyelesaian masalah perkotaan. Semua pihak harus menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.
FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan isu strategis yang komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Pangkalpinang. (***)
