JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dengan alokasi anggaran Rp22,2 miliar dalam APBD tahun anggaran 2024.
Pekerjaan restorasi rumah dinas yang kini menjadi hak tinggal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini termuat dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP).
Pengadaan restorasi rumah dinas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu masuk dalam alokasi anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta Heru Hermawanto menjelaskan alasan Pemprov DKI menganggarkan Rp22,2 miliar hanya untuk restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta pada tahun ini.
Heru menyebut rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat ini masuk dalam cagar budaya tipe B.
Ada sejumlah batasan rehabilitasi bangunan ini, seperti bagian dalam gedung cagar budaya boleh diubah selama tidak mengubah struktur utama bangunan. Kemudian, material renovasi bagian dalam bisa diubah sesuai kebutuhan, serta hanya sebagian fungsi bangunan yang bisa diubah.
“Bangunan cagar budaya itu semuanya spesifik, ya. Butuh hal yg memang harganya pasti berbeda. Kalau dari sisi harga saja kan sebenarnya itu rumah per meter persegi misalkan Rp8 juta sampai Rp10 juta. Kalau rumah jabatan, pasti di atas itu,” kata Heru ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 19 April.
Dalam informasi pengadaan di situs LKPP, uraian dan spesifikasi pekerjaan restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta mengacu pada kerangka acuan kerja (KAK).
Metode pemilihan pengadaan restorasi rumah dinas itu berupa tender. Pemprov DKI tidak mempersilakan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) untuk ikut dalam proses tender konstruksinya.
