Guru PPPK yang memenuhi persyaratan administrasi juga akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi guru PNS secara bertahap. Selain itu, sekitar 172 ribu guru non-ASN yang bertugas di sekolah negeri juga mendapat kesempatan mengikuti seleksi sesuai persyaratan yang ditetapkan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menilai penanganan kekurangan guru perlu disiapkan melalui perencanaan yang lebih terukur. Kebutuhan guru tidak cukup hanya dihitung berdasarkan jumlah, tetapi perlu dipetakan berdasarkan lokasi, mata pelajaran, dan jenjang pendidikan.
“Penanganan kekosongan guru ke depan disiapkan melalui peta jalan yang jelas, termasuk dengan memetakan kebutuhan berdasarkan lokasi, mata pelajaran, dan jenjang pendidikan,” ujar Esti.
Menurut dia, pemetaan tersebut penting untuk menjadi dasar penyusunan kebutuhan sekaligus tambahan anggaran pendidikan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, rekrutmen dan penempatan guru dapat diselaraskan dengan kebutuhan satuan pendidikan di setiap daerah. (*)
(Sumber hariansinggalang)
