Sebagai langkah konkret, Yogi menyatakan akan memperketat pengawasan disiplin anggota dewan, mulai dari tingkat kehadiran rapat, perilaku di ruang publik, hingga kepatuhan terhadap aturan konflik kepentingan.
Tak hanya itu, BK juga akan menyiapkan ruang komunikasi yang mempermudah masyarakat menyampaikan aduan secara langsung dan bertanggung jawab. Kanal ini diharapkan menjadi jembatan antara publik dan lembaga kehormatan dewan dalam menjaga integritas wakil rakyat.
“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi publik untuk melapor. Partisipasi masyarakat penting agar pengawasan berjalan efektif dan kehormatan lembaga tetap terjaga,” tegasnya.
Yogi menilai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sangat bergantung pada integritas anggotanya. Karena itu, BK harus menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap anggota dewan menjaga sikap dan perilaku, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jika kehormatan dewan runtuh, kata dia, maka kepercayaan masyarakat ikut hilang.
“Harapannya, dengan penegakan kode etik yang konsisten dan dukungan semua pihak, Badan Kehormatan mampu memperkuat citra DPRD Bangka Belitung sebagai lembaga yang bersih, berwibawa, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (suf)
