Menurut dia, hukum pada akhirnya dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Karena itu, suara dan kebutuhan warga semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan.
“Norma tertinggi itu masyarakat yang diutamakan. Karena adanya hukum itu kan adanya masyarakat dulu. Kalau tidak ada masyarakat, tidak akan ada hukum,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah, PT TIMAH, dan pemangku kepentingan lainnya tidak terjebak pada perdebatan mengenai boleh atau tidaknya aktivitas pertambangan. Yang lebih penting, kata dia, adalah menemukan mekanisme yang mampu mempertemukan kepentingan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan ketentuan hukum.
Wahyu juga mendorong adanya kajian mengenai wilayah yang masih memungkinkan untuk menjadi ruang pertambangan masyarakat. Informasi mengenai wilayah pertambangan, menurut dia, perlu dibuka secara jelas agar masyarakat memiliki kepastian mengenai lokasi dan potensi yang dapat dimanfaatkan.
“Bagaimana timah hari ini kembali ke masa dulu, tugas-tugas dan hal-hal yang dilakukan adalah mengajak masyarakat menambang di wilayah-wilayah yang memang sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan,” ujarnya.
Pada akhirnya, kata Wahyu, kebutuhan masyarakat di lapangan relatif sederhana: mereka membutuhkan kepastian bahwa hasil tambang dapat dijual melalui mekanisme yang jelas dan legal.
Ia mengakui sebagian masyarakat mungkin tidak memahami secara rinci aturan mengenai tata niaga pertambangan. Namun, pemerintah dan perusahaan dinilai perlu menghadirkan mekanisme yang mudah dipahami sekaligus memberikan kepastian hukum.
“Kalau masyarakat bawah kemungkinan tidak terlalu faham dengan regulasi, yang penting mereka bisa menjual hasil timah mereka,” kata Wahyu.(*)
