”Saya meminta Pemerintah Provinsi harus serius. Ini uang kita, uang rakyat Bangka Belitung. Kita tidak bicara soal pemotongan anggaran, tetapi kita meminta realisasi bagi hasil sumber daya alam ini segera diwujudkan,” tegasnya.
Dana sebesar Rp250 miliar itu, katanya, bagi provinsi dapat menutupi defisit APBD yang saat ini berada di angka Rp160 miliar. Begitu juga dengan kabupaten/kota yang rata-rata mengalami defisit sekitar Rp100 miliar.
Didit mengajak Gubernur, para Bupati/Wali Kota, serta Ketua DPRD tingkat kabupaten/kota untuk bersinergi mengejar hak daerah tersebut ke pusat. Karena data menunjukkan volume ekspor timah tahun 2025 mencapai 48.000 ton, sehingga angka bagi hasil yang diklaim memiliki dasar perhitungan yang kuat.
Didit menyatakan akan membawa isu ini ke dalam Rapat Pimpinan DPRD untuk menentukan langkah diplomasi lebih lanjut, apakah akan langsung mendatangi Kementerian Keuangan atau melalui koordinasi Kanwil?
”Jangan hanya berkeluh kesah tidak punya uang. Anggarannya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengejarnya. Kita jangan lengah dan jangan menunggu waktu lagi,” pungkasnya. (*)
Sumber: topberita.co.id
