PANGKALPINANG – Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan untuk segera menyalurkan Dana Bagi Hasil dari royalti timah dan iuran tetap yang nilainya mencapai Rp1,7 Triliun.
Desakan ini disampaikan Didit karena menilai dana yang tergolong cukup besar tersebut sangat dibutuhkan untuk menutup defisit APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Politis PDI Perjuangan ini, untuk periode Januari hingga Maret 2025, royalti masih dibayar sebesar 3%. Namun, terhitung sejak April hingga Desember 2025, tarif tersebut seharusnya naik menjadi 7,5%.
”Setelah kami lakukan pengecekan, potensi royalti dan iuran tetap yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan ke Bangka Belitung totalnya mencapai 1,7 triliun rupiah,” jelas Didit, Selasa (13/1).
Berdasarkan regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan PP Nomor 19 Tahun 2025, terdapat penyesuaian tarif royalti yang didasarkan pada kenaikan harga timah dunia. Saat ini, harga timah telah menyentuh angka 43.000 USD per metrik ton.
Didit merincikan dari total tersebut, jatah untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp250 miliar dari sektor royalti dan Rp4,55 miliar dari iuran tetap. Sementara itu, untuk pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, totalnya mencapai Rp819 miliar dari royalti dan Rp4,3 miliar dari iuran tetap.
Ketua DPRD Babel ini menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia berencana segera mengundang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendiskusikan langkah teknis penjemputan dana tersebut.
