Hidayat Arsani juga menegaskan, Pemprov Babel sangat mendukung penguatan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan. “Kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPD harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris ABPEDNAS Provinsi Babel, Tajudin, dalam pemaparan hasil rapat kerja dan rapat koordinasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, menyampaikan bahwa desa merupakan benteng terakhir pertahanan ekonomi dan sosial menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menjelaskan, dokumen program kerja 2025–2030 yang disahkan merupakan peta jalan strategis yang dirancang secara komprehensif.
“Program kerja ini tidak hanya fokus pada penguatan internal organisasi, tetapi juga selaras dengan visi pembangunan nasional, termasuk swasembada pangan, reformasi birokrasi, dan pembangunan berbasis desa,” ujarnya.
Adapun program kerja strategis tersebut mencakup sejumlah pilar utama, di antaranya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur desa, advokasi dan perlindungan hukum, serta pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan desa.
Selain itu, ABPEDNAS juga menetapkan 14 bidang kerja, meliputi pendidikan dan pelatihan, organisasi, hubungan masyarakat, hukum dan HAM, ekonomi sosial, politik dan keamanan, budaya, kegiatan kerakyatan, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan, koperasi dan UMKM, keagamaan, seni dan olahraga, serta media dan informasi.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan dokumen program kerja sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya saing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Melalui momentum ini, ABPEDNAS Babel diharapkan mampu terus menghadirkan inovasi serta memperkuat peran strategis desa sebagai pilar utama pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. (*)
