Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan, bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan agraria dan tata ruang yang berdampak langsung pada keadilan bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa persoalan agraria bukan hanya menyangkut aspek legalitas kepemilikan, tetapi juga menyentuh rasa keadilan dan keterikatan masyarakat terhadap tanahnya.
“Kalau tanah masyarakat bermasalah, maka rasa memiliki dan kecintaan terhadap tanah air juga akan terganggu. Karena itu, reforma agraria harus benar-benar menghadirkan keadilan bagi rakyat,” tegasnya.
Aria Bima juga mendorong agar Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lebih aktif, serta menghasilkan capaian yang terukur setiap tahun. Selain itu, percepatan PTSL dan konsistensi terhadap tata ruang daerah dinilai penting untuk mencegah konflik agraria baru.
“Kami hadir bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan agraria di Bangka Belitung,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan, Bupati/Wali Kota se-Babel, Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah , Kepala BPN se-Babel, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (**)
(Sumber Biro Adpim)
