JAKARTA – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani mempertegas langkah strategis dalam menata sektor pertambangan rakyat melalui audiensi bersama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas regulasi, tetapi juga menyusun skema teknis tata kelola tambang rakyat yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan lokal.
Momentum ini sekaligus menjadi langkah penting untuk mengisi kekosongan regulasi yang belum diatur secara spesifik oleh Pemerintah Pusat.
Dalam pembahasan tersebut, Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan bahwa salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melakukan sinkronisasi data wilayah. Saat ini, terdapat 36 blok eksisting seluas 2.357 hektare yang tersebar di Bangka Belitung.
Pemerintah Provinsi juga memperjuangkan usulan wilayah baru seluas 14.875 hektare kepada Pemerintah Pusat demi memperluas akses legal bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Akselerasi usulan wilayah pertambangan baru membutuhkan sinergi yang kuat antara daerah, pusat, akademisi, dan pihak BUMN. Semua harus memiliki satu visi: tambang tertata, rakyat sejahtera, lingkungan terjaga,” ujar Gubernur Hidayat Arsani.
