Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Babel, guna mencari skema yang memungkinkan pemanfaatan tailing atau sisa hasil pencucian pasir agar dapat dikelola secara legal.
Selain itu, DPRD juga berencana memanggil sejumlah perusahaan yang selama ini menjadi mitra para penambang. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan aturan serta memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Didit, sektor pencucian pasir memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah karena melibatkan ribuan tenaga kerja lokal.
Ia menegaskan, kepastian regulasi menjadi kunci utama agar aktivitas tersebut tidak hanya berjalan aman secara hukum, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Dengan pengelolaan yang tepat dan sesuai aturan, sektor ini berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi yang signifikan di Bangka Belitung,” pungkasnya. (kbc)
