“Karena selain karena faktor keterkaitan hubungan politik yang memang tegak lurus dengan pemerintah pusat, juga hubungan secara emosional yang tentunya tak bisa diabaikan antara pasangan BERAMAL dengan para pengambil kebijakan terutama soal regulasi WPR/IPR di tingkat pusat itu sendiri dengan psangan BERAMAL,” kata Erzaldi, Senin (11/11/2024).
Disamping itu, Erzaldi mengakui bahwa sektor pertambangan masih menjadi tulang punggung perekonomian sebagaian besar masyarakat Babel, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memperjuangkan hal tersebut. “Pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi Bangka Belitung yang terkait langsung untuk kepentingan rakyat banyak,” ungkapnya.
Nantinya, lanjut dia, jika perjuangan WPR berhasil otomatis sektor pertambangan dapat lebih maksimal dalam menompang pendataan bagi masyarakat, karna tidak perlu sembunyi-sembunyi dalam bekerja. “Ini yang juga cukup mendasar, jika WPR dan IPR berhasil digelontorkan, berarti penambangan timah rakyat akan menjadi legal,” katanya. .
Dia juga berharap, dengan legalnya sektor pertambangan khususnya WPR akan bermanfaat bagi masyarakat khususnya dari sisi pendapatan, dan juga bermanfaat bagi pemerintah melalui pajak yang dihasilkan dari sektor tersebut.
“Otomatis penambangan dapat maksimal serta pendapatan rakyat juga maksimal karena tidak ada biaya ‘ilegal’ yang harus dikeluarkan. Di sisi lain, dengan penambangan yang legal itu juga, akan menjadi penunjang dan peluang bagi pemerintahan Babel untuk meningkatkan PAD dari sektor tambang,” pungkasnya. (BERAMAL)
