PANGKALPINANG – Tingginya ketergantungan daerah dan warga Bangka Belitung terhadap sektor pertambangan timah memang tak bisa dipungkiri. Ditambah lagi, petunjuk teknis (Juknis) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diperjuangkan oleh pemerintah saat ini juga tak kunjung menemui titik terang, sehingga Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait juga belum bisa dikerjakan oleh masyarakat.
Sebagaimana diketahui, peta Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Kepulauan Babel sudah dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sejak tahun 2023 lalu. Adapun penerbitan WPR itu melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 46.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 116.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Tata letak WPR sebanyak 123 Blok dengan luas 8.606 Ha, di tiga kabupaten wilayah Bangka Belitung. Paling luas di Bangka Tengah dengan jumlah 89 blok (6.521 Ha), sementara di Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah 17 blok (1.105 Ha), dan Belitung Timur dengan jumlah 17 blok (980 Ha). Namun hingga saat ini WPR tersebut belum dapat dikerjakan lantarannya belum turunnya juknis IPR dari Kementerian ESDM.
Dalam hal ini, Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman turut membenarkan bahwasannya salah satu penghambat belum berjalannya WPR di Babel yakni regulasi. “Soal wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan izin pertambangan rakyat (IPR) itu terus kami perjuangan, termasuk ketika memimpin sebelumnya. Namun berbagai aturan dan regulasi membuat masalah itu menjadi sulit terealisasi,” kata Erzaldi, Kamis (17/10/2024).
Kendati begitu, dirinya menegaskan akan tetap memperjuangkan WPR ini agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Disisi lain, dirinya pun akan mempersiapkan sektor perekonomian baru bagi masyarakat sehingga kedepan nantinya masyarakat Babel tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan saja.
