Salah satu kasus yang disampaikan dalam audiensi berasal dari Kabupaten Bangka Selatan. Menurut dr. Zarril, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah cepat dari para pengambil kebijakan agar persoalan tidak terus berlarut.
Ia berharap pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak terkait dapat duduk bersama mencari solusi melalui musyawarah tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau memang setelah melalui proses hukum tidak ditemukan adanya kesalahan, sebaiknya timah itu segera dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Dr. Zarril menambahkan, kepastian hukum sangat penting agar masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat tidak terus dibayangi ketidakjelasan.
Ia memastikan Aliansi Tambang Rakyat Bangka Belitung akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga ada keputusan yang memberikan keadilan bagi masyarakat. (Rea)
