“Zonasi harus mampu menjawab kondisi faktual di lapangan, bukan hanya berdasar kondisi pada saat Perda ditetapkan pada tahun 2020,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembahasan revisi RZWP3K.
Aspirasi masyarakat pesisir, termasuk nelayan, dinilai penting untuk menjadi bagian dari proses evaluasi dan penyusunan kebijakan penataan ruang wilayah laut.
Karena itu, diskusi dan sosialisasi diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga evaluasi.
“Diskusi, sosialisasi, tidak hanya dilakukan setelah rancangan selesai, tapi harus dilakukan sejak proses perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga evaluasi,” jelasnya.
Pelibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat substansi regulasi sekaligus memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Lebih lanjut, Ferry menyampaikan bahwa revisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 diarahkan untuk memperkuat tata kelola wilayah pesisir dan laut yang tertib, adil dan berkelanjutan.
Kepentingan pembangunan daerah, daya dukung lingkungan serta keberlanjutan sumber daya laut diharapkan dapat berjalan secara seimbang dalam kebijakan penataan ruang.
“Pada akhirnya, tujuan utama dari revisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 adalah menghadirkan tata kelola pesisir dan laut yang lebih adil, tertib, berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya. (Rea)
