Sekretaris DPRD Babel Dedi Apriandy membacakan berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan gubernur sebagai bagian dari tahapan penetapan kedua ranperda.
Persetujuan DPRD belum menjadi akhir proses pembentukan regulasi. Ranperda APBD selanjutnya harus diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan dan dilaksanakan.
Selain dua ranperda tersebut, paripurna juga membahas tindak lanjut Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Didit mengatakan persetujuan APBD dan regulasi perlindungan perempuan diharapkan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan serta pemenuhan hak-hak perempuan di Bangka Belitung.
Namun, tantangan berikutnya terletak pada pelaksanaan anggaran. Besarnya belanja daerah perlu diikuti realisasi program yang tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan disepakatinya APBD 2027, pemerintah daerah kini memiliki tahapan lanjutan untuk memastikan kebijakan fiskal tersebut dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang efektif. (*)
