“Alhamdulillah, pihak Pertamina, dalam hal ini Pak JM dan Pak Sanyo, berkomitmen jika semua persyaratan seperti pajak sudah lunas, maka aktivasi barcode selesai dalam waktu 1 kali 24 jam,” jelasnya.
Selain persoalan barcode, audiensi tersebut juga membahas mengenai kuota harian yang dinilai tidak mencukupi untuk rute pengantaran jauh, seperti menuju Bangka Selatan atau Belinyu. Didit meminta adanya toleransi penambahan kuota khusus bagi armada pengangkut bahan pokok demi kepentingan masyarakat luas.
“Saya meminta kepada pihak ESDM agar ada toleransi penambahan liter bagi mereka. Alhamdulillah hal tersebut disetujui. Ini semua sudah clear, khusus bagi mobil pengangkut sembako,” tambah Didit.
Lebih lanjut, Didit menegaskan bahwa peran DPRD dalam memfasilitasi kebijakan ini telah tuntas. Ia menyerahkan sepenuhnya pengawasan teknis volume BBM di lapangan kepada pihak Pertamina. Ia pun meminta para sopir untuk segera mengurus persyaratan agar barcode dapat aktif kemba
Untuk memastikan kesepakatan ini berjalan sesuai rencana, Didit bahkan meminta para sopir untuk tidak ragu melaporkan jika terjadi kendala di lapangan.
“Tolong simpan nomor HP saya. Jika kesepakatan ini tidak berjalan di lapangan, segera hubungi saya. Tugas DPRD sudah selesai dalam memfasilitasi, selanjutnya pengawasan volume kita serahkan kepada Pertamina,” pungkasnya.(*)
