Selain itu, Haekal juga mengungkapkan perihal isu hangat lainnya tentang praktik pertambangan ilegal yang diduga dilakukan di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Dengan begitu, dia menilai ada potensi hasil pertambangan ilegal yang dilakukan bisa diklaim sebagai produksi negara lain. “Secara ilegal ini pasti terselundup ke luar, dijual ke berbagai market dan diakui sebagai produksi si A, B, dan C. Barang ini ilegal, tetapi harus ada jalur pelegalan,” tandasnya.
Dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Virsal mengungkapkan produksi bijih timah PT Timah, pada 2023 tercatat mengalami penurunan 26% menjadi 14.855 ton dari 20.079 ton pada 2022. Dari sisi produksi logam timah, pada 2023 produksi logam timah juga turun 23% menjadi 15.340 ton dari 19.825 ton pada 2022.
Sementara dari sisi penjualan, penjualan logam timah pada 2023 turun 31% menjadi 14.385 ton dari 20.805 ton pada 2022 lalu. Akibat produksi menurun, PT Timah membukukan kerugian laba bersih Rp 450 miliar pada 2023, turun dari capaian laba bersih selama 2022 yang tercatat mencapai Rp 1,04 triliun. (*)
Sumber cnbc indonesia
