PANGKALPINANG – Sejumlah massa dari Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia Pangkalpinang menggelar aksi unjuk rasa damai menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pengunjuk rasa diterima Penjabat Walikota Pangkalpinang, Budi Utana di halaman depan Kantor Walikota, Jumat (25/10/2024).
Dalam orasinya, massa menyebut ketidaknetralan ASN dapat melukai proses demokrasi pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Salah satu tuntutannya agar Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat memberiakan sanksi tegas terhadap ASN yang terbukti melanggar netralitas.
Menyikapi aksi tersebut, Penjabat Walikota Pangkalpinang, didampingi sejumlah pejabat turun langsung menemui massa yang sedang berorasi untuk memberikan tanggapan terhadap tuntutan massa tersebut. “Terima kasih sudah dalam keadaan tertib itu yang utama dan apa-apa yang sudah bapak ibu sampaikan terkait yang di media ada lurah-lurah kami dan ada beberapa pegawai honor yang terindikasi melakukan ataupun berada dalam posisi tidak netral terhadap Pemilukada Walikota Pangkalpinang,” kata Budi.
Dalam tanggapannya, Budi mengatakan pihaknya terus berupaya membentuk tim satuan tugas untuk menjaga netralitas pegawai yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go. Bahkan ia juga mengklaim dirinya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. “Tenang saja, saya ke sini mau bekerja. Saya tidak mau juga dikait-kaitkan dengan paslon manapun,” tegasnya.
