PANGKALPINANG (realita.news) — Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Beliadi melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM RI, Rilke Jeffri Huwae, guna mencari solusi dan langkah langkah konkret peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah dari sektor pertimahan dan Program Makan Bergizi Gratis.
Hal ini dilakukan Politisi Partai Gerindra ini adalah untuk mendorong BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi Babel, menyusul terjadinya pengurangan anggaran transfer dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini memberi dampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini turut memengaruhi penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang saat ini tengah dibahas.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi mengambil langkah proaktif untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Langkah untuk meningkatkan peran BUMD ini perlu dilakukan terutama di tengah reformasi tata kelola pertimahan nasional yang sedang dilakukan pemerintah.
Sebagai langkah konkret, Beliadi melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM RI, Rilke Jeffri Huwae, di Jakarta, Kamis (9/10).
“Kami meminta advice dan kajian hukum dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM RI agar BUMD milik Pemprov Babel dapat mengelola smelter hasil penegakan hukum Kejagung,” katanya Kamis (9/10).
Menurut Beliadi, sejak tahun 2020, dirinya telah mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari sumber pendapatan baru di luar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta pajak dan retribusi lain yang menjadi kewenangan provinsi.
